Anggota Komisi X DPR RI Popong Otje Djundjunan foto : Naefuroji/mr

Anggota Komisi X DPR RI Popong Otje Djundjunan mengajak semua pihak agar berpikir positif dan tidak apriori terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Menurutnya, apabila pemerintah mengambil langkah teknis tertentu yang berkaitan dengan bidang pendidikan, maka dipastikan maksud dan tujuannya sangatlah baik.

Tidak mungkin di dalam pemikiran pemerintah adalah untuk merugikan anak didik. Pasti tidak ada pemikiran seperti itu. Meskipun secara teknis akhirnya maksud baik tersebut menjadi hasilnya masih kurang baik.

Hal itu diungkapkan Popong dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan  Ketua Kabinet Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) dan rekan-rekan mahasiswa yang hadir guna menyampaikan aspirasinya kepada wakil rakyat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (24/7/2018).

“Mari kita samakan persepsi kita dahulu, tidak negative thinking dan tidak apriori. Kita yakinkan bahwa maksud dari pemerintah terkait sistem zonasi dan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) itu tujuannya adalah baik. Bila dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang kurang dari sebagaimana yang diharapkan, hal itulah yang dicarikan jalan keluarnya bersama-sama,” ujar Popong.

Sebetulnya memang ada langkah-langkah awal yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, sebelum mengeluarkan Peraturan Menteri atau kebijakan-kebijakan, sambungnya. “Yakni harus dipersiapkan terlebih dahulu apa yang menjadi faktor atau elemen pendukungnya, barulah kemudian peraturan tersebut diberlakukan,” ucap politisi Partai Golkar itu.

“Kekeliruannya adalah persiapannya tidak ada, ujug-ujug membuat peraturan. Akhirnya menimbulkan dilema, akibat kesalahan (tahapan) langkah itu. Seharusnya sebelum sistem zonasi atau rayonisasi diberlakukan, semua sekolah harus disamakan terlebih dahulu tingkatannya,” tandas Popong.

Ia mengatakan, kalaupun tidak diberlakukan sistem zonasi, orang akan secara otomatis memilih sekolah yang terdekat, kalau saja semua sekolah tersebut kualitasnya sudah sama. Yang tugas pemerintah sekarang adalah agar dapat mengkondisikan bahwa semua sekolah yang ada memiliki tingkatan (keunggulan) yang sama.

“Kesalahan yang fatal dari pemerintah adalah memperlakukan sekolah favorit dengan ‘manja’. Padahal seharusnya semua (sekolah) harus ‘dimanja’, yakni dimanjakan  secara fasilitas, infrastruktur, dan SDM nya. Hingga sistem zonasi tidak perlu lagi diberlakukan,” pungkas politisi dapil Jawa Barat itu.

Pada kesempatan itu, Komisi X DPR RI menyampaikan rasa penghargaan kepada Kabinet Keluarga Mahasiswa ITB yang telah hadir atas kepeduliannya terhadap masa depan bangsa, terutama pada bidang pendidikan. (dep/sf)